Donggala – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025, Kamis (8/1/2026), di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, Kota Palu.
Penyerahan LHP tersebut merupakan bagian dari upaya BPK dalam mendorong penguatan tata kelola aset daerah agar dikelola secara tertib, efektif, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Pemeriksaan kinerja difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), meliputi penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset, sebagai langkah pencegahan ketidaktertiban administrasi sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, I Putu Wisudhantara, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan aset daerah telah mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan aset daerah yang tertib dan terdigitalisasi menjadi prasyarat penting agar aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik,” ujarnya.
Menanggapi LHP tersebut, Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, menyatakan bahwa Pemkab Donggala berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan terukur sebagai bagian dari pembenahan tata kelola keuangan dan aset daerah.
“LHP ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membenahi pengelolaan aset agar lebih tertib dan akuntabel,” ujarnya.
Komitmen Pemkab Donggala tersebut diarahkan pada perbaikan perencanaan dan pencatatan aset, pengamanan fisik dan administratif, peningkatan pemanfaatan aset daerah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola aset dan koordinasi antarperangkat daerah.
Pemeriksaan kinerja pengelolaan aset daerah ini merupakan bagian dari agenda nasional BPK dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
sumber: infopublik.id
