PJ BUPATI DONGGALA HADIRI RAKOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BKN 2024Pj Bupati Donggala, Moh. Rifani saat menghadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara 2024 di Bali.
PJ BUPATI DONGGALA HADIRI RAKOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BKN 2024

Badung, - Pj Bupati Donggala, Moh. Rifani menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara 2024, di Stones Hotel, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (6/2/2024).

Rakor Pengawasan dan Pengendalian yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara tersebut bertemakan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia dengan tagline Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi.

Pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini mendukung Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada 14 Februari mendatang.

Rakor tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, yang membuka rapat secara daring sekaligus menjadi keynote speaker.

Dalam sambutannya, Abdullah Azwar Anas menegaskan, bahwa reformasi birokrasi harus berjalan dengan baik dan ini menjadi komitmen semua pihak, dari pusat hingga ke daerah.

"Saya harap reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Harapan saya, semua Pemimpin Daerah di sini, melihat kembali manajemen kinerja, pembagian kewenangan, pengawasan, peningkatan SDM. Cita-cita kami yaitu mendorong SDM berkelas dunia, salah satunya dengan sistem seleksi terbuka," ujarnya.

Abdullah Azwar Anas juga menekankan bahwa birokrasi harus netral karena sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat yang harus adil. Netralitas dapat ditegakkan dengan baik di daerah, baik dalam Pilpres, Pemilu Legislatif maupun Pilkada.

"Core value berAKHLAK wajib dibacakan setiap upacara dan ditayangkan sebelum rapat di setiap daerah. Visi layanan digital harus berisi semua inovasi dan dalam satu portal pelayanan publik di setiap provinsi, kabupaten/kota," ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengatakan, ASN harus memegang teguh asas netralitas sebagai pelayan publik. "ASN yang tidak netral maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional," katanya.

Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN 2024 ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PANRB, Aba Subagja, Komisioner Bawaslu RI, serta gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia. (Tim IKP Kominfo Donggala)



Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)